Beda IMB dan PBG, Simak Supaya Warga Jogja Tak Bingung Lagi!

Setelah UU Ciptaker disahkan, ada banyak peraturan lain yang kemudian diubah termasuk soal izin mendirikan bangunan yang semula kita kenal sebagai IMB kemudian berubah menjadi PBG. Lantas, apa beda IMB dan PBG?

PBG atau Persetujuan Bangunan Gedung muncul pada peraturan pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang – Undang nomor 28 tahun 2002 yang merupakan turunan dari UU Ciptaker.
1720103674841.jpeg
Adapun terkait bedanya antara PBG dengan IMB apa saja, bisa Anda simak dalam penjelasan berikut ini! Yuk simak!

Beda IMB dan PBG

Antara IMB dan PBG, keduanya memang berbeda. IMB yang merupakan kependekan Izin Mendirikan Bangunan merupakan produk hukum berisi perizinan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan yang mengajukan perizinan atas pendirian sebuah bangunan.

Adapun dasar hukum IMB adalah UU Nomor 28 tahun 2002 pasal 7 ayat (1) tentang Bangunan Gedung yang bunyinya, “Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.”

Kemudian, atas terbentuknya UU Ciptaker atau UU Cipta kerja, akhirnya IMB yang semula dijadikan acuan administratif atas pendirian bangunan diubah menjadi PBG. Sebagaimana yang kami ungkapkan sebelumnya bahwa PBG merupakan kependekan dari Persetujuan Bangunan Gedung yang diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021.

PBG adalah suatu model perizinan dari pemerintah yang dikeluarkan untuk pemilik sebuah bangunan gedung atau perwakilannya. Agar lebih jelas, berikut beberapa hal yang menjadi beda IMB dan PBG :

1. Perbedaan prosedur permohonan izin
Hal mendasar yang menjadi beda IMB dan PBG adalah permohonan izinnya. Pada IMB, pemilik calon bangunan gedung harus membuat izin sebelum bangunan tersebut berdiri. Akan tetapi, pada PBG lebih fleksibel karena pemilik suatu calon bangunan gedung tidak harus membuat perizinan sebelum bangunan tersebut jadi atau berdiri.

2. Adanya opsi fungsi campuran
Pada IMB dan PBG, pemilik bangunan sama – sama harus menyampaikan fungsi bangunan yang akan dibangun tersebut. Misalkan bangunan yang dibangun nantinya untuk hunian, sosial, budaya, usaha, fungsi keagamaan, atau lainnya.

Beda IMB dan PBG terkait penyampaian fungsi bangunan adalah bahwa pada PBG terdapat opsi fungsi campuran yang mana opsi tersebut tidak terdapat pada IMB. Jadi sebuah bangunan bisa difungsikan untuk beberapa fungsi sekaligus jika perizinannya memilih opsi fungsi campuran pada PBG.

3. Syarat pendirian bangunan
Ada beberapa syarat pendirian bangunan pada IMB yang perlu diperhatikan oleh pemilik suatu bangunan di antaranya :
  • Pengakuan status hak atas tanah
  • Izin pemanfaatan dari pemegang hak
  • Informasi status kepemilikan bangunan
  • Izin mendirikan bangunan
  • Syarat teknis berupa tata bangunan dan tata keandalan bangunan
Pada PBG, syarat pendirian bangunan tidak sebanyak itu. Pada PBG, syarat yang harus dipenuhi hanya sebatas perencanaan dan perancangan atas bangunan supaya sesuai dengan rencana, tata bangunan, keandalan bangunan, desain prototipe, dan purwarupanya. Jadi bisa dibilang bahwa syarat pendirian bangunan pada PBG jauh lebih simpel.

4. Pengawasan dan kontrol atas bangunan yang sudah dibangun
Setiap bangunan yang sudah dibangun harus dikontrol dan diawasi konstruksinya. IMB dan PBG juga mengatur hal tersebut. Akan tetapi bedanya, tidak ada ketentuan pasca pembongkaran bangunan di IMB, sementara ada ketentuan pasca pembongkaran bangunan di PBG.

5. Ketentuan tata ruang bangunan
Pada IMB, pemilik bangunan atau gedung yang tidak mengajukan izin bangunan atau IMB maka berhak bangunan tersebut dibongkar paksa. Akan tetapi pada PBG, hal tersebut tak bisa dilakukan lagi selama fungsi bangunan yang terbangun sudah disetujui dan memenuhi syarat tata ruang pada daerah atau wilayah masing – masing.

Terkait seperti apa ketentuan tata ruang bangunan pada wilayah tertentu, bisa ditanyakan secara langsung ke ketua RT/ RW setempat. Hal ini diatur untuk meminimalisir potensi terjadinya suap atau korupsi karena izin bangunan.

6. Sanksi yang berlaku
IMB tak memberikan sanksi pada pemilik suatu bangunan yang tidak melaporkan perubahan fungsi suatu bangunan. Akan tetapi pada PBG, diterapkan sanksi jika pemilik suatu bangunan tidak melaporkan perubahan fungsi bangunan.

Jadi, setelah bangunan berdiri dan kemudian beroperasi, jika suatu hari nanti terjadi perubahan fungsi dari fungsi yang didaftarkan semula, maka pemilik bangunan harus melaporkannya.

Demikian informasi yang kami dapat bagikan terkait beda IMB dan PBG. Semoga informasi yang kami bagikan di atas jelas dan mudah dipahami ya, khususnya kalau kamu warga Jogja yang ingin memahami terkait produk perizinan hukum tersebut.
 
Back
Atas.